Bengkayang – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang Drs Lorensius mengatakan tidak menutup kemungkinan pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri Bengkayang Sejahtera (KPN-BS) dikelola pihak swasta.
“Apabila saya atau PNS yang lainnya menjadi direktur atau pimpinannya, kemungkinan tidak sempat. Akan cari orang yang mengurusi KPN-BS, terutama dari pihak swasta,” terang Lorensius kepada Equator ditemui di DPRD Bengkayang, belum lama ini.
Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang ini menjelaskan, pihak swasta yang dimaksudkan adalah seseorang yang mampu memimpin KPN-BS dan mengelola koperasi ini.
KPN-BS akan dibuat seperti koperasi lainnya yang ada di Kabupaten Bengkayang, di mana tujuannya untuk menyejahterakan anggotanya. Sama halnya seperti PT MBM dan PDAM, kedua BUMD ini, direksinya dikelola swasta, bukan PNS.
Sito, salah satu CPNS ditemui di jalan Sanggau Ledo mengungkapkan, mengenai KPN-BS dirinya tidak masalah ada pemotongan dari uang beban kerja.
“Yang dipotong uang BK, bukan gaji pokok, jadi tidak masalah. Saya sangat mendukung sekali KPN-BS ini,” kata Sito.
Senada diutarakan Anoh, PNS di Kecamatan Lumar. Ia sangat mendukung KPN-BS. Ini merupakan terobosan yang dilakukan Pemda Bengkayang untuk menyejahterakan para PNS di Bumi Sebalo.
Sementara itu, salah seorang PNS yang tidak mau disebutkan namanya, terkait pemotongan uang Beban Kerja (BK) untuk KPN-BS, hal tersebut menjadi pertanyaan yang perlu diluruskan agar tidak meresahkan di kalangan PNS .
Sebab hingga saat ini uang yang telah disetorkan belum jelas peruntukannya. Dana yang telah disetorkan wajib dipertanyakan oleh PNS karena belum ada kejelasan. Padahal sebelumnya para PNS diwajibkan untuk menjadi anggota, dengan perincian pemotongan berdasarkan golongan dan pangkat.
PNS yang golongan rendah mendapat potongan sebesar Rp 850.000 plus 15% menjadi Rp 1.050.000 untuk Eselon IV Rp 1.400.000, Eselon III Rp 1.600.000, dan PNS eselon II serta bupati dan wakil bupati mendapat potongan Rp 1.800.000 hingga Rp 2.100.000.
“Secara otomatis uang sejumlah miliaran rupiah sudah mengendap selama 6 bulan tanpa penjelasan. Jika disimpan di bank seluruh anggota koperasi wajib mengetahuinya,” tegas pria yang tidak lama lagi mengakhiri masa baktinya di pemerintahan ditemui di Jalan Guna Baru Trans Rangkang, belum lama ini. (cah)