PONTIANAK. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH memberikan warning kepada pejabat daerah yang akan bertarung pada Pemilukada serentak di enam kabupaten, Mei mendatang. Pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara selama kampanye.

“Tidak boleh pakai fasilitas negara. Panitia pengawas pemilu harus bertindak,” tegas Cornelis usai pertemuan dengan Komisi III DPR RI di Balai Petitih, kemarin.

Cornelis meminta kepada masyarakat dan peserta Pemilukada untuk tetap menjaga situasi agar kondusif selama pesta demokrasi itu berlangsung. “Jaga kondusifitas dan biarkan demokrasi tetap berjalan,” ujarnya.

Keenam kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilukada, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang dan Ketapang. Jika semua berjalan sesuai aturan, maka Pemilukada akan berjalan dengan baik.

Ketua rombongan kunjungan kerja yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin meminta agar tidak ada lagi sengketa-sengketa Pemilukada di Kalbar. Mengingat kondisi Kalbar dan kabupaten di dalamnya multi etnis. “Jaga suasana kondusif, jangan ada keributan,” ujarnya singkat.

Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs Erwin TPL Tobing menegaskan, siapa pun yang melakukan pelanggaran dalam Pemilukada, akan ditindak. “Tidak ada masalah. Aman lah,” katanya.

Dikatakan Erwin, proses pengamanan tetap akan dilakukan. Mulai dari penetapan calon hingga proses pemungutan suara. “Akan kita amankan hingga kemungkinan dua putaran,” ucap Kapolda.

Disinggung terkait wilayah-wilayah yang rawan konflik, Kapolda mengatakan tidak ada wilayah yang rawan. Hanya rawan geografis saja. “Jika enam kabupaten tersebut meminta bantuan (BKO) pengamanan, akan kita siap,” tegasnya. (jul)