PONTIANAK. Pemerintah Provinsi Kalbar diminta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui produk aturan. Peraturan Gubernur (Pergub) Retribusi Pengoperasian Dermaga untuk Keperluan Sendiri (DUKS) dipandang perlu untuk dibuat.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH mengatakan, dalam upaya meningkatkan PAD Kalbar, Pemprov perlu membuat Pergub DUKS. Karena Kalbar memiliki transportasi air seperti Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Begitu juga dengan keberadaan kendaraan foso, tronton, kapal Roro dari luar Kalbar (dari pulau Jawa, Sumatera dan lainnya) tersebar di Kalbar.

“Beroperasinya mereka selama ini dengan kapasitas di atas 20 ton. Tentunya menjadi beban jalan pemerintah Kota Pontianak, tetapi kontribusinya terhadap Kalbar, khususnya Kota Pontianak tidak ada,” kata Retno.

Dalam Pergub tersebut, diharapkan mengatur retribusi kendaraan fuso, tronton dan trailer masuk ke Kalbar. Ini dilakukan karena kendaraan angkutan berat seperti fuso, tronton dan trailer yang masuk ke Kalbar, jumlahnya semakin bertambah.

Kendaraan angkutan ini dibiarkan berkeliaran dan mengorbankan jalan-jalan di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak. Pemerintah daerah mesti menyikapinya dengan membuat peraturan daerah.

“Kendaraan berat dengan kapasitas 20 sampai 30 ton tersebut datang dari daerah Jawa dan Sumatera melalui kapal Roro. Kemudian melewati jalan Kalbar dan melakukan bongkar muat di Kalbar,” jelas Retno.

Kendaraan angkutan tersebut beroperasi di Kalbar sejak 8 tahun lalu. Mereka parkir dan bongkar muat di beberapa lokasi bahkan di bahu-bahu jalan. Sedangkan ketahanan jalan di Kalbar hanya berkapasitas 8 ton. Sehingga keberadaan kendaraan angkutan berat itu perlu segera disikapi. “Kita harapkan gubernur bisa membuat Pergub atau kita yang buat Perda,” tegas Retno yang juga Ketua DPW Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi)/ Indonesian Forwarders Associations (INFA) Kalbar ini.

Menurut Retno, selama ini, kendaraan berat itu beroperasi di Kalbar tidak ada kontribusinya untuk PAD Kalbar. Bahkan keberadaan kendaraan tersebut menjadi beban daerah. ”Kita lihat sendiri banyak jalan-jalan yang rusak berat,” paparnya. (jul)