PONTIANAK. Satuan kerja (Satker) pemerintah pusat yang ditempatkan di Kalbar dinilai lamban menanggapi permasalahan di daerah. Khususnya Satker yang bergerak di bidang infrastruktur.

“Penilaian itu dilatarbelakangi dari kondisi jalan di wilayah timur Kalbar yang rawan longsor dan banjir. Penanganan itu dilakukan oleh Satker. Namun Satker yang ada kerjanya lamban dan kurang memonitor. Padahal itu menjadi tanggung jawab mereka,” kata H Mulyadi H Yamin, Ketua Komisi C DPRD Kalbar.

Legislator Partai Golkar ini mengatakan, meskipun penempatan Satker ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, Komisi C tetap akan meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), mengingat kondisi infrastruktur yang rusak di Kalbar persentasinya mencapai 50-60 persen. “Satker di bidang infrastruktur tersebut harusnya tanggap dan segera menyelesaikan permasalahan ini melalui skala prioritas,” ujar Mulyadi.

Dikatakannya, jika tidak dilakukan skala prioritas, maka proses percepatan pembangunan di Kalbar akan stagnan. “Komisi C bersedia jika dilibatkan pemerintah untuk mempertanyakan kinerja Satker kepada Departemen PU, Bappenas maupun DPR RI, atau ke Komisi V DPR-RI,” ungkapnya.

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mengatakan, terlalu jauh menjangkau Satker yang berkedudukan di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur. “Malah dari Kalbar lebih dekat ke Jakarta, dibandingkan harus ke Kaltim atau Kalsel,” ucapnya.

Cornelis berharap agar Satker tersebut bisa berkedudukan di Kalbar, sehingga lebih mudah dalam pengawasannya. “Kita sangat berharap Kalbar menjadi perhatian pemerintah pusat. Salah satunya, dengan menempatkan Satker di Bumi Khatulistiwa ini,” harap Cornelis. (jul)