Pengurangan angka kemiskinan menjadi salah satu ideologi dan prioritas. Pemerintah Kalbar telah berusaha menurunkan angka kemiskinan tersebut dengan melakukan gerakan pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat.
Program yang sudah ada dioptimalkan, serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Paradigma bahwa pemerintah sebagai penolong orang miskin harus diubah. Pemprov Kalbar telah memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat. Kebijakan tersebut telah menunjukkan keberhasilan Kalbar dalam menekan angka kemiskinan hingga turun menjadi 8,48 persen.
“Meskipun masih ada terdapat 10 kabupaten yang tergolong tinggal dan miskin dari 12 kabupaten dan dua kota di Kalbar, tetapi kinerja pertumbuhan ekonomi Kalbar baik dan stabil,” ungkap Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM saat menerima rombongan peserta Studi Lapangan Diklatpim II Lan Angkatan 33 di Balai Petitih Kantor Gubernur, Senin (16/4) lalu.
Lanjutnya, kinerja investasi Provinsi Kalbar sangat baik dan menunjukkan peningkatan. Di mana pada tahun 2011 pemerintah Kalbar telah banyak melakukan terobosan dan upaya dalam bidang investasi. Antara lain pada kebijakan jangka menengah dan potensi investasi. Di mana rata-rata pertumbuhannya pada tahun 2011 sebesar sembilan persen. Sehingga dari pertumbuhan investasi tersebut secara nasional sangat baik, dengan diberikannya pemerintah provinsi Kalbar penghargaan dari pemerintah pusat.
“Dalam mempercepat pembangunan ekonomi untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dan daya saing daerah Kalbar, maka dalam pembangunan makro ekonomi dilakukan dengan pembangunan kewilayahan, pembangunan kawasan-kawasan industri serta pengembangan kawasan daya saing daerah, dengan sistem regional management, yaitu Regional Singbebas (Singkawang, Bengkayang, dan Sambas). Regional Management Kapuas yaitu Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu,” paparnya.
Untuk wilayah kepulauan dan pesisir yaitu Kabupaten Pontianak, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara, dan Kota Singkawang. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu Sanggau, dengan demikian diharapkan dapat memacu laju pergerakan ekonomi Kalbar.
“Untuk menekan angka pengangguran di Kalbar, sebelumnya tahun 2010 sebesar 4,62 persen dapat ditekan menjadi 3,88 persen pada tahun 2011. Hal ini melampaui angka pengangguran nasional,” katanya.
Beberapa indikator dalam menekan angka pengangguran tersebut di antaranya dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya menciptakan iklim investasi dan perbaikan daya saing daerah. Pengembangan ekonomi kreatif serta mendorong pengembangan program UMKM. (kie)