Ketapang – Presiden SBY memberikan penghargaan kepada Kabupaten Ketapang karena mampu meningkatkan produksi beras di atas lima persen. Piagam penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI dan diterima Bupati Ketapang Henrikus, Rabu (18/7) lalu.
Tapi ternyata Ketapang tak sendirian. Ada lima daerah lain yang mendapatkan penghargaan serupa, antara lain Singkawang, Landak, Melawi, Kayong Utara, dan Pontianak.
“Kabupaten Ketapang mampu meningkatkan produksi beras sebesar 16,39 persen per tahun,” kata Ir C Syamsu Akhyar, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Ketapang.
Dikatakannya, penghargaan dari pemerintah pusat kepada gubernur, wali kota, dan bupati karena dianggap berprestasi dan mempunyai komitmen dalam pembangunan pertanian Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN).
Acara penyerahan digelar di Aula Ballroom Hotel Kempinski Jakarta dalam acara penutupan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Nasional. Dalam acara tersebut, 117 bupati dan wako menerima penghargaan serupa.
Kabid Tanaman Pangan dan Holikultura Distanak Ketapang Humaidi mengatakan diraihnya penghargaan tersebut tidak lepas dari komitmen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memajukan pertanian. Bahkan dalam memberi contoh ke masyarakat, Bupati Ketapang langsung turun mengolah lahan. Ini terbukti di areal milik pribadi Bupati Ketapang di kawasan Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan.
Bupati juga terjun langsung memberikan contoh kepada masyarakat menanam padi bibit unggul. “Distanak berupaya mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), meliputi peningkatan penyediaan bibit/benih unggul, pengendalian hama penyakit pengembangan lahan pertanian tanaman pangan, pengembangan kuantitas produksi, optimalisasi sarana dan prasarana, pengembangan pengelolaan lahan dan air,” kata Humaidi.
Dikatakannya terwujudnya ketahanan pangan dihasilkan oleh bekerjanya suatu sistem dari unsur-unsur yang merupakan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pembangunan ketiga subsistem tersebut.
“Pendekatan yang dapat ditempuh adalah koordinasi dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, pendekatan ini berbasis pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan, dan desentralistis,” urainya. (KiA)