Nanga Pinoh – Tidak ingin Indonesia runtuh lantaran krisis pangan, membuat pemerintah pusat menggenjot target produksi besar. Mekanisasi pertanian di luar Jawa digalakkan. Melawi kecipratan alat dan mesin pertanian agar Tanah Juang ini bisa menyumbang swasembada nasional.
“Presiden menargetkan surplus beras mencapai 10 juta ton hingga tahun 2014. Melawi diharapkan memberi kontribusi surplus tersebut,” kata Ir Bambang Santoso, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian, di sela-sela acara penyerahan alat dan mesin pertanian pada pemkab dan kelompok tani Melawi di pendopo rumah jabatan Bupati Melawi, Selasa (24/1) kemarin.
Alat yang dipasok di Melawi sendiri terdiri dari sepuluh hand tractor (traktor tangan) atau traktor kecil, dua unit traktor besar, dan dua unit mesin tanam bibit padi.
Dijelaskannya, saat ini sudah tidak zamannya mengharapkan sumbangsih Pulau Jawa saja untuk ketahanan pangan. Lantaran di Pulau Jawa sudah sangat sulit sekali untuk menambah luas areal sawah.
“Harus ada pembukaan lahan-lahan baru di luar Jawa. Salah satunya di Melawi. Dengan adanya alat ini, diharapkan bisa mendorong Melawi untuk kembali menjadi lumbung padi seperti yang pernah terjadi dahulu,” harapnya.
Lebih jauh, dia mengatakan, adanya pemberian alat pada petani di Melawi ini lantaran kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian di daerah ini. Bukan hanya di Melawi saja yang kekurangan tenaga kerja di pertanian, di daerah lain di luar pulau Jawa pun demikian. Hanya di Jawa saja yang kebanjiran tenaga kerja sektor atau profesi yang paling purba ini.
“Alternatif atau solusi dengan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian adalah mekanisasi pertanian. Mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Tapi mesti dipergunakan secara maksimal,” pesannya.
Meski demikian, ulas Bambang, secara global ketahanan pangan semakin berkurang. Bahkan di Asia Tenggara saja masih lemah ketahanan pangannya. Hal ini disebabkan berlangsungnya iklim ekstrem. Seperti yang terjadi di Filipina dan Thailand. “Ini mengharuskan Indonesia bisa tampil sebagai pemasok pangan,” ujarnya.
Tempat sama, Bupati Melawi H Firman Muntaco SH MH menegaskan Melawi bisa mencapai swasembada besar setelah dua atau tiga tahun mendatang. Lantaran ini terkait pada mental instan yang sedang menggerogoti warga Melawi. Hingga mereka memilih pekerjaan yang langsung mendapatkan hasil. Sementara bertani atau menanam padi memerlukan waktu yang cukup lama.
“Orang lebih suka turun ke sungai beberapa jam untuk menambang emas yang langsung mendapatkan hasil. Orang lebih suka masuk hutan menebang kayu dan langsung mendapatkan hasil. Ini mental instan yang ada,” ungkapnya.
Diterangkannya, persoalan pertanian di Melawi bukan hanya karena lahan dan peralatan yang kurang. Kalau lahan di Melawi sangat banyak. Sementara peralatan tinggal diberikan peralatan saja. “Persoalan kita akan mental instan. Orang sudah sulit mau bekerja di sektor pertanian. Hanya orang tua saja yang mau. Sementara orang muda lebih memilih yang lain,” papar Firman.
Pun begitu, Firman bertekad akan mengubah mental tersebut. Hingga Pemkab Melawi yang dipimpinnya memiliki program 5M yang salah satunya Melawi Kuat, isinya mendorong swasembada pangan.
Dia pun pesan, agar jangan sampai alat pertanian yang diberikan tersebut masuk ranah “642”. Enam bulan di dinas, empat bulan di kelompok tani, dua bulan dipakai langsung rusak. Dia meminta agar kelompok tani benar-benar merawat peralatan dan mesin pertanian yang diberikan.
“Alat-alat ini mesti tidak perlu lagi diletakkan ke dinas, langsung saja di kelompok tanah. Petani pun mesti merawat. Jangan sampai diberi bahan bakar yang bercampur. Jelas akan membuat alat rusak,” pintanya.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi IV H Sukiman SPd MM meminta agar pemberian alat dan mesin pertanian ini benar-benar berdampak pada penambahan produksi beras di Melawi. Dia mengaku prihatin dengan lahan di Melawi. Lantaran 77 persen masih kawasan hutan yang tidak bisa serta-merta dijadikan lahan pertanian. Pun begitu dia melalui lembaganya akan mendorong terjadinya perubahan status kawasan.
“Melawi sendiri memiliki potensi kawasan yang cukup besar. Namun, hingga kini kawasan tersebut masih berstatus kawasan hutan. Untuk menyejahterakan masyarakat diperlukan perubahan kawasan tersebut,” pungkasnya. (aji)