Penggunaan sertifikat halal oleh pemilik usaha makanan dan minuman di Kalbar masih sangat minim. Data Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Kalbar...
Minimnya kepemilikan sertifikat halal bukan karena pengusaha alergi dengan sertifikat tersebut. Sebaliknya, kalangan pengusaha justru sangat menginginkannya.
Mengonsumsi makanan halal baik secara jasmani dan rohani merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Karenanya, mendapatkan pangan halal seharusnya merupakan hak bagi setiap konsumen Muslim.
Pontianak. Masalah plus dan minus Pemekaran Daerah dan hubungannya dengan kesejahteraan akan dibahas secara tuntas oleh YPPN dalam lokakarya itu. Mereka mengupas soal kekhawatiran kebangkrutan...
Pontianak. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah di daerah ini dinilai masih belum optimal. Hal ini menjadi sorotan Yayasan Pemberdayaan Pefor Nusantara (YPPN) yang berniat melaksanakan...
Pontianak. Masih banyaknya hambatan dalam pelayanan publik juga sering dijadikan alasan sebuah daerah untuk memekarkan diri. Kondisi ini pulalah yang akan dibahas oleh YPPN dalam lokakarya satu...
Pontianak. Lokakarya Desain Tata Kelola Kepemerintahan Provinsi Kalbar merupakan salah satu upaya memperbaiki tata kelola kepemerintahan. Dalam lokakarya ini, akan dibahas bagaimana seharusnya...
