Pontianak. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah di daerah ini dinilai masih belum optimal. Hal ini menjadi sorotan Yayasan Pemberdayaan Pefor Nusantara (YPPN) yang berniat melaksanakan Lokakarya Desain Tata Kelola Kepemerintahan Provinsi Kalbar di Pontianak, 7 Maret mendatang.
”Masih banyak pelayanan publik yang menemui hambatan,” tegas Surianata, Ketua YPPN Kalbar yang sekaligus Ketua Panitia Lokakarya Tata Kelola Kepemerintahan Provinsi Kalbar dalam konferensi pers di Hotel Orchardz, Pontianak, kemarin.
Hambatan dalam pelayanan publik ini jelas akan berdampak kepada masyarakat. Karena itu, perlu ada pembenahan yang intensif agar sektor-sektor pelayanan publik itu bisa lebih baik.
Surianata mengaku banyak contoh pelayanan publik yang terhambat. ”Di Kabupaten Kubu Raya, ada pembuatan KTP yang beberapa waktu lalu sempat diberitakan,” kata dia memberi contoh.
Sementara di tingkat pemerintah provinsi, juga masih ada sektor pelayanan publik yang belum terselesaikan. ”Salah satunya adalah perubahan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) yang sampai saat ini masih belum selesai,” ulasnya.
Menurut Surianata, RTRWP merupakan hal yang tidak bisa disepelekan. RTRWP merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah ini yang akan memberikan dampak kepada masyarakat.
”Secara ekonomi, RTRWP berhubungan dengan pembangunan. Jika ini belum selesai, maka akan berdampak bagi masyarakat,” katanya. (bdu)