Pontianak – Pemeriksaan tes urine mengetahui para PNS yang terlibat narkoba oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak yang menggandeng RS Bhayangkara disambut baik DPRD Kota Pontianak. Pasalnya para wakil rakyat juga siap melaksanakan tes serupa.
Kendati begitu, tes urine hendaknya tidak terbatas pada kalangan PNS dan PNS saja. Seluruh aparatur pemerintahan dan para pelajar juga perlu dilakukan hal serupa.
“Pada dasarnya, saya menyambut baik program tersebut. Jika diminta, kita juga siap melaksanakan tes serupa. Namun harapan kami, tes narkoba juga dilakukan untuk semua golongan, termasuk para pelajar,” ungkap Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pontianak Erwin Sugiarto SH MKn pada Equator, Selasa (24/1).
Tes narkoba bagi para pelajar penting dilakukan untuk mencegah penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Ia lantas mencontohkan, pemeriksaan urine secara rutin yang dilakukan salah satu provinsi di pulau Sumatera.
“Kebijakan ini patut dicontoh para pelajar kita, khususnya di Pontianak. Sepertinya dinas pendidikan patut mempertimbangkan hal ini,” cetusnya.
Peredaran narkoba di Pontianak, ditambahkan Erwin memang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat tingginya tingkat kriminalitas yang kecenderungannya dilakukan para pecandu narkoba.
Mungkin juga peredaran dan pengguna narkoba sudah merambah di kalangan pelajar. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tugas dari dinas pendidikan.
“Jika perlu tes urine juga dilakukan bagi kalangan PNS. Kita tunggu saja terobosan program kerja dari pihak yang terkait, apakah mereka peduli dengan situasi dan keadaan masyarakat Pontianak,” jelasnya lagi.
Ditanya pelaksanaan tes urine bagi para anggota DPRD, Erwin mengakui, pada dasarnya para anggota DPRD Kota Pontianak siap menjalani tes urine narkoba. Hanya memang, hingga saat ini pembiayaan untuk melaksanakan tes tidak masuk dalam APBD tahun 2012.
“Tidak saja untuk para PNS dan para pelajar, pemeriksaan untuk seluruh anggota DPRD Kota juga kami siap,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Humas Polda Kalbar Mukson Munandar mengakui jajarannya sudah melaksanakan tes narkoba di kalangan sendiri. Sebab tes narkoba merupakan syarat-syarat untuk beberapa perwira yang akan naik jabatan.
“Namun perlu diingat, untuk pemeriksaan narkoba, diperlukan biaya yang tidak murah. Untuk tes urine satu orang memerlukan biaya Rp 100 ribu untuk satu tes. Sementara tes narkoba harus dilakukan tiga kali, pertama ekstasi, kedua sabu, dan ketiga ganja. Jadi satu orang memerlukan biaya Rp 300 ribu,” papar Mukson.
Terhadap tes yang akan dilakukan oleh pihak BKD sendiri, Mukson juga menyambut baik hal tersebut mengingat para pegawai yang bersih dapat melakukan pekerjaan kreatif yang dituntut oleh pemerintah terhadap hasil pekerjaan masing-masing pegawai.
“Kami sangat mendukung, namun tergantung dari masing-masing SKPD. Karena memang tidak lepas dari anggaran yang tidak sedikit,” pungkas Mukson. (dna)