Pembangunan landasan pacu (runway) baru di Bandara Supadio Pontianak sepanjang 2.500 meter dan lebar 45 meter, masih terhambat pembebasan lahan. PT Angkasa Pura II Pontianak meminta pemerintah provinsi segera merealisasikan janji untuk membebaskan lahan seluas 30 hektare.
“Lahannya ada, cuma kita berharap pemerintah provinsi menepati janjinya akan membebaskan lahan waktu Ketua Bappedanya Pak Natan,” kata Normal Sinaga, General Manajer PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Supadio Pontianak kepada Equator di sela mengunjungi lokasi pembangunan runway baru bersama sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (27/9).
Normal berharap, 2012 nanti pembangunan runway baru itu bisa terlaksana agar pesawat tipe Next Generation (NG) dan ER Longhorn bisa mendarat di bandara ini. “Awal dari pekerjaan adalah pembuatan saluran dan jalan inspeksi. Kita berharap 2012 nanti bapak dari direktorat jenderal perhubungan darat sudah memulai pembuatan runway baru itu,” ujar Normal.
Mengenai kesiapan anggaran pembangunan runway pararel baru itu, Administrator Satker Pembangunan Bandara, Abdul Aziz, menjelaskan dalam APBN 2012 diusulkan dana pembangunan runway baru itu sekitar Rp 200 miliar.
“Untuk pekerjaan pembuatan saluran dan jalan inspeksi di kawasan yang akan dibangun runway baru itu dalam DIPA APBN sebesar Rp 30 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalbar, Sy Izhar Asyyuri mendesak pemerintah provinsi segera membebaskan lahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan runway baru tersebut, yakni 30 hektare.
“Pembangunan ini ternyata bukan hanya terkendala di pemerintah pusat saja, tapi juga di pemerintah provinsi dalam hal pembebasan lahan. Karena sampai saat ini pembebasan lahan belum dilakukan, kita berharap 2012 pembebasan lahan sudah dilakukan,” tegas legislator PAN ini.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi harus lebih serius memperjuangkan masalah ini. Sebab, kebutuhan akan runway dan fasilitas bandara yang lebih baik sudah sangat mendesak. Apalagi mengingat maskapai penerbangan segera mengganti pesawat-pesawatnya dengan pesawat baru yang berbadan lebar.
Misalnya saja PT Garuda Indonesia yang pada 2012 nanti akan mengganti pesawatnya dengan jenis Boeing 777-300 ER Longhorn, Air Bus 300 (medium) dan 737-800 Next Generation (NG). “Jika runway tidak segera dibenahi, Supadio tidak dapat lagi didarati pesawat tersebut, sehingga maskapai terpaksa meninggalkan Bandara Supadio Pontianak, ini tentu kemunduran bagi Kalbar, dan juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di provinsi ini,” jelas Izhar.
Urgensi peningkatan fasilitas dan pembangunan runway baru di Bandara Supadio Pontianak dinilai semakin besar mengingat hal ini juga menyangkut keselamatan dan keamanan penumpang. Akibat runway yang tidak memadai, beberapa kali terjadi pesawat tergelincir.
Politisi daerah pemilihan Kabupaten Pontianak-Kubu Raya ini menegaskan, sangat ironis jika Garuda meninggalkan Kalbar. Pengaruhnya akan sangat luas, karena dapat merusak citra Kalbar dalam bidang investasi.
Saat ini, panjang runway Bandara Supadio Pontianak hanya 2.500 meter dengan lebar 30 meter. Menurut Izhar, sebagai bandara internasional, pelayanan yang ada di Supadio jelas masih belum maksimal. Salah satu contoh, runway yang ada saat ini jelas tidak memungkinkan untuk masuknya pesawat berbadan besar seperti bandara bertaraf Internasional lainnya.
Terlebih, sambung dia, bandara ini masuk dalam 12 border airport yang ada di Indonesia. Bandara Supadio, juga menjadi tempat persinggahan pesawat dari luar seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa negara lainnya. Untuk mengantisipasi permasalahan lahan ini, Dishub Kalbar harus segera memproses pembebasan lahan untuk pembangunan runway itu. (jul)