Tiga Menteri Kerubuti Temajuk

Bawa Sumbangan Rp 205 Miliar

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH memaparkan peta Temajuk kepada tiga menteri, Sabtu (7/1) di halaman SD Temajuk

Temajuk – Sering-seringlah hebohkan perbatasan, maka tak kurang dari tiga Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II sekaligus merubungi Camar Bulan di Temajuk, Kecamatan Paloh, Sambas, Sabtu (7/1).

Tiga anggota kabinet itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menko Kesra Agung Laksono, dan Mensos Salim Segaf al Jufri dan Sekretaris BNPP Drs H Sutrisno MSi. Ada juga perwakilan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Menariknya dan untungnya, mereka mengantarkan bantuan Rp 205 miliar dari kementerian dan lembaga RI dalam bentuk program pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal. Bantuan diterima Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH, didampingi Camat Paloh, Kades Temajuk, dan Kabid Budaya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas di halaman SD.

“Kedatangan tiga menteri dan pejabat pusat di Temajuk ini merupakan torehan sejarah baru di Kalbar. Penyerahan bantuan dan peresmian program pusat di Temajuk langsung dihadiri tiga Menteri RI. Ini tidak terlepas dari santernya kasus Camar Bulan beberapa waktu lalu,” ujar Juliarti sambil menoreh senyum.

Seperti diketahui, heboh berita patok batas di Camar Bulan pertama kali terungkap di Harian Equator. Dengan cepat bad news itu menyebar hingga jadi masalah dan perhatian nasional.

Dijelaskan Juliarti, total bantuan kementerian dan lembaga RI untuk kawasan perbatasan di Temajuk sebesar Rp 206.505.594 miliar. Dana disalurkan dalam bentuk Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung (Pandu Gerbang Kampung) dan program penanggulangan kemiskinan wilayah perbatasan negara di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.

“Alhamdulillah, Kabupaten Sambas mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat, dan ini tidak terlepas dari peran serta provinsi,” kata Juliarti sambil mengingatkan agar masyarakat Sambas bersabar terhadap program pembangunan.

Dijelaskan bupati perempuan perdana di Kalbar ini, bantuan untuk perbatasan ini disalurkan oleh Kementerian PU RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Kehutanan RI, Kementerian PDT RI, Kementerian Nakertrans RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pendidikan Nasional RI, Kemendagri RI, Kemensos RI, Sekretariat BNPP, TNI, dan Polri.

“Kedatangan tiga menteri ini ialah meresmikan langsung program bantuan yang telah jalan maupun simbolis,” katanya.

Di tempat sama, Mensos Salim Segaf dalam sambutannya mengungkapkan, bantuan yang disalurkan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan, khususnya di Desa Temajuk.

“Mudah-mudahan bisa memajukan kawasan perbatasan. Kalau tidak dengan cinta, tak akan kutulis syair ini. Kalau tidak karena cinta, tidak mungkin kami tiga menteri hadir di sini,” kata Mensos menutup pidatonya dengan pantun.

Menkokesra Agung Laksono dalam sambutannya mengungkapkan, banyaknya masuk program pembangunan di kawasan perbatasan merupakan program pemerintah pusat. Ini harus diperjuangkan dan akan berupaya memajukan Temajuk ini agar lebih baik dari negara-negara yang lain.

“Momentum ini merupakan momentum ketahanan nasional di Kabupaten Sambas. Apalagi baru-baru ini tapal batas menjadi masalah di Camar Bulan. Ini tidak boleh terjadi dan harus diperjuangkan, karena ke depan banyak program pembangunan besar yang tersebar di kementerian akan masuk di daerah,” kata Agung sekaligus meresmikan program Pandu Gerbang Kampung dan program penanggulangan kemiskinan wilayah perbatasan.

Gubernur Drs Cornelis MH mengajak masyarakat Kalbar agar bersyukur masuknya program pembangunan perbatasan dan hadirnya tiga menteri RI di Kalbar. “Bantuan ini merupakan bantuan yang harus disalurkan oleh pusat untuk kemajuan kawasan perbatasan. Walaupun cuaca tidak mendukung, tetapi Bapak-bapak Menteri tetap datang, selamat datang di Temajuk, Kalbar,” katanya.

Cornelis menyinggung masalah perbatasan negara di Temajuk. Katanya, masalah perbatasan harus dijelaskan dengan baik dan segera menghapus MoU 1978. Dibatalkan dan kembali berdasarkan patok buatan Belanda dan Pasir Berumput seperti peta Belanda.

“Ini yang harus diperjuangkan, dan ini pula yang saya ributkan. Dalam hal ini tidak ada kepentingan politik,” ujar Cornelis yang sudah memastikan maju di Pilgub Kalbar 2012. (edo)