PT Pertamina melalui PT Usaha Gas Elpindo dinilai kalangan DPRD Kalbar sebagai penyebab tingginya harga gas bersubsidi elpiji 3 kg yang mencapai Rp35.000/tabung di beberapa kabupaten pedalaman Kalbar.
“Kita lihat Pertamina belum siap dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg ini. Baru ada satu SPPBE di Kalbar yang khusus mengisi tabung 3 kg itu, yakni PT Usaha Gas Elpindo. Ini mengakibatkan harga elpiji 3 kg mencekik masyarakat,” ungkap M Syafrani, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kalbar, Rabu (25/4).
Melonjaknya harga gas elpiji 3 kg hingga Rp35 ribu di beberapa kabupaten di Kalbar membuat Komisi C DPRD Kalbar prihatin. Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan di dua lokasi pengisian yang ada di Kalbar yakni PT Gemilang Asia Sejahtera dan PT Usaha Gas Elpindo, kemarin (25/4).
Sidak Komisi C pada dua stasiun pengisian gas elpiji itu antara lain Ketua Komisi C DPRD Kalbar Mulyadi H Yamin, Sekretaris Komisi Andi Aswad, Wakil Ketua Komisi M Syafrani, dan anggota komisi Syafruddin, Ali Akbar, Thomas Aleksander, Bachwi, staf DPRD Kalbar, dan beberapa awak media.
Sidak pertama dilakukan di PT Gemilang Asia Sejahtera. Pihak manajemen cukup kooperatif memberikan penjelasan kepada para wakil rakyat tersebut. Tidak ditemukan masalah karena perusahaan tersebut sudah melakukan sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan Pertamina.
Marketing Finance PT Gemilang Asia Sejahtera (GAS) Sarita mengatakan setiap harinya mendistribusikan gas elpiji 3 kg hanya untuk order dalam Kota Pontianak. Jumlahnya sekitar 30 mobil saja yang masing-masing mobil berisikan 560 tabung sesuai delivery order (DO) dari PT Pertamina.
“Kami hanya bertugas mengisi gas yang didatangkan langsung dari Tanjung Uban dan tidak mengetahui harga satuan maupun ke mana saja gas didistribusikan. Jadi sesuai DO dari Pertamina saja yang kami lakukan. Pertamina yang berwenang sepenuhnya atas harga dan distribusi,” jelasnya.
Menyangkut kebutuhan masyarakat Kalbar terhadap penggunaan gas elpiji itu sendiri, Sarita mengaku sama sekali tidak mengetahui dan memiliki kewenangan apalagi mematok harga persatuan gas 3 kg karena hanya Pertamina yang mengetahui harga satuan serta ke mana saja gas didistribusikan.
“Kami hanya bertugas mengisi dan mendistribusikan gas 12 kg dari tiga tangki yang ada di perusahaan kami. Untuk gas 3 kg kami juga hanya diminta untuk membantu pengisian,” katanya lagi.
Usai melakukan sidak ke perusahaan tersebut, Komisi C bergegas menuju PT Usaha Gas Elpindo. Di sana terlihat banyak sekali kendaraan truk yang bertuliskan agen penyaluran gas elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah, seperti Sambas, Ketapang, bahkan seluruh kabupaten di Kalbar. Dari pengakuan petugas di sana, dalam sehari 70 sampai 90 truk yang mengisi tabung elpiji 3 kg di tempat tersebut.
Karena itu, Syafrani menilai bahwa SPBE Elsindo dan Pertamina Kalbar yang bertanggung jawab atas harga melambung tinggi. Karena harga elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah itu harus ditambah ongkos angkut menuju agen-agen distribusi.
Untuk itu, ditegaskan dalam waktu dekat akan memanggil Pertamina terkait permasalahan ini. Karena ketika program pemerintah ini diluncurkan, kesiapan infrastruktur juga harus diperhatikan. Paling tidak di setiap kabupaten/kota ada satu SPPBE.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kalbar Andi Aswad mempertanyakan SOP pendistribusian gas elpiji dari kapal ke tangki perusahaan pengisian gas elpiji ini. Dirinya juga menegaskan untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina terhadap beberapa ketetapan yang harus dijelaskan kepada DPRD Kalbar mengenai tabung gas elpiji 3 kg.
“Kami akan segera memanggil Pertamina dalam waktu tidak berapa lama lagi. Terkait harga yang melonjak hingga ke kabupaten di Kalbar, juga terkait persoalan yang ditemukan dalam sidak ini,” kata Andi. (jul)