Kalbar sebagai daerah pelaku perdagangan luar negeri Indonesia Bagian Barat perlu berbenah diri. Sebanyak 100 pejabat dinas perdagangan beberapa provinsi berkumpul membahas bimbingan teknis kebijakan luar negeri, Kamis (3/5) di Grand Mahkota Hotel.
“Dalam bimtek ini akan dibahas tuntas tentang arah kebijakan sektor perdagangan luar negeri. Bimtek ini dalam rangka perkuatan daya saing produk ekspor, meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor. Selain itu perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalbar Drs Suzarsono Soekran kepada wartawan, Rabu (2/5).
Menurutnya, wilayah yang masuk dalam kawasan Indonesia Barat yang antara lain Sumatera, DKI Jakarta, Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Kemudian dinas kabupaten/kota yang menangani urusan perdagangan, unit pelaksana teknis di lingkungan Disperindag Kalbar dan peserta dari pusat yaitu eselon I dan II kementerian perdagangan.
“Tujuan bimtek ini adalah sebagai salah satu wadah sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Untuk menentukan kebijakan selanjutnya terutama terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri,” ujarnya.
Fokus pembahasan meliputi sinkronisasi arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Strategi meningkatkan kualitas perluasan akses pasar, promosi, dan fasilitas ekspor nonmigas di berbagai tujuan ekspor melalui pemanfaatan kerja sama perdagangan baik bilateral, regional, maupun multilateral.
Pada 2012 ini, sektor perdagangan akhir-akhir ini dihadapkan pada beberapa isu strategis yang memerlukan keterpaduan dan sinergisitas. Beberapa isu tersebut, pertama, Permendag 53/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Karet Ekspor Standar Rubber Indonesia.
Kedua, kinerja ekspor dan impor daerah Kalbar dan perdagangan lintas batas. Ketiga, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 tahun 2012 mulai diberlakukan. Yang diperkirakan akan berlaku efektif Mei ini. Keempat, tarif pungutan ekspor minyak sawit (CPO). Terakhir soal perdagangan perbatasan.
“Pertumbuhan ekonomi Kalbar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend positif. Terlihat pada pertumbuhan 2009 sebesar 4,94 persen. Tahun 2010 sebesar 5,4 persen, dan tahun 2011 mencapai 5,9 persen,” jelas Suzarsono.
Namun pertumbuhan Kalbar menjadi rendah dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,5 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan mencapai nilai 30,29 triliun rupiah masih didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi mencapai 25 persen. Sektor perdagangan sebesar 21,22 persen dan sektor industri sebesar 16,79 persen.
Struktur perekonomian Kalbar selama lima tahun terakhir terjadi pergeseran sektoral yang mana sektor industri relatif menurun dan digantikan oleh sektor perdagangan.
“Sektor perdagangan semakin memberikan peranan yang penting dalam perekonomian daerah dengan menggeserkan peranan sektor industri. Kalbar merupakan daerah yang cukup banyak menghasilkan produk primer yang laku di pasaran. Sehingga kegiatan ekspor komoditas daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun terutama hasil tambang,” paparnya.
Pada 2009, nilai ekspor Kalbar mencapai US$ 536 juta meningkat secara signifikan sebesar US$ 922,05 juta atau meningkat 71,9 persen pada 2010. Untuk tahun 2011 mencapai 1.867,80 juta atau naik 102,57 persen dari nilai ekspor 2010 posisi tertinggi dalam sejarah ekspor Kalbar. (kie)