Pontianak – Karut-marut rencana Pansus Aset Pemprov Kalbar dan Provinsi Kapuas Raya (PKR) merebak jadi blunder. Pasalnya, Ketua DPRD Kalbar tidak mengagendakan pembahasan pembentukan kedua pansus itu di rapat Banmus, Selasa (19/6), di ruang rapat pimpinan.
Bahkan dalam rapat yang dihadiri belasan anggota Banmus itu tersentak dengan sikap Ketua DPRD Kalbar Minsen SH yang tidak sesuai dengan jabatannya. Minsen, menurut mereka, selain menepuk-nepuk meja karena marah, juga mencoret daftar hadir rapat.
Tak hanya itu, ketua dewan ini keluar meninggalkan rapat dengan membanting pintu dengan keras. Akibatnya, rapat anggota dewan yang terhormat bubar tanpa keputusan maupun tata tertib rapat.
“Seharusnya, sesuai jadwal hari ini (kemarin, red), digelar paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua pansus tersebut,” ungkap Ir H Mulyadi H Yamin, Ketua Fraksi Partai Golkar, kepada wartawan, Rabu (20/6).
Padahal, lanjutnya, jadwal itu berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kalbar Nomor 13/PIMP/2012 tentang Penetapan Perubahan dan Penjadwalan Ulang Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kalbar Mei s.d. Agustus 2012, yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Nicodemus R Toun.
Menyikapi itu, sejumlah fraksi di DPRD Kalbar menggelar rapat gabungan tertutup di ruang fraksi partai berlambang pohon beringin. Fraksi-fraksi itu di antaranya Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN.
“Kita sangat menyayangkan agenda paripurna yang sudah dijadwalkan ini tidak terlaksana. Ini baru pertama kali terjadi. Ini menyangkut citra lembaga terhormat, apa kata masyarakat Kalbar,” ujar Mulyadi didampingi sekretaris fraksi Andry Hudaya Wijaya SH MH.
Akibat dari cara-cara yang tidak memenuhi etika rapat itu, Fraksi Partai Golkar akan membawa sikap Ketua DPRD Kalbar Minsen SH yang mencoret daftar absen dan mengempaskan pintu tempat berlangsungnya rapat Badan Musyawarah (Banmus) ketika meninggalkan ruangan rapat yang saat itu tengah berlangsung ke Badan Kehormatan (BK).
“Deadlock-nya rapat Banmus itu akan kita sikapi dengan menyurati BK secepatnya. Hari ini kita meminta penjelasan anggota Fraksi Golkar yang ikut di Banmus. Kita sangat menyayangkan sikap ketua dewan seperti itu. Ada upaya untuk menghalangi pembentukan Pansus Aset dan Pansus PKR,” kata Mulyadi.
Sikap Minsen juga disesalkan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar H Retno Pramudya SH MH. Menurutnya, cara-cara seperti itu sangat tidak pantas dilakukan oleh pimpinan lembaga terhormat.
“Kita akan bawa dalam rapat fraksi untuk menentukan sikap. Tidak tertutup kemungkinan akan dibawa ke BK. Ini sejarah pimpinan meninggalkan sidang. Kita juga akan mempertanyakan agenda yang tidak terlaksana, agenda formal yang menyangkut citra lembaga,” tegasnya.
Serupa dengan sikap PPP, Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar Ir Ikhwani A Rachim juga akan membawa persoalan itu ke rapat internal fraksinya. “Kita rapat di fraksi dulu. Yang jelas kita sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD yang seperti itu,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, masalah pembentukan PKR juga mengalami blunder di lapangan menyusul dicopotnya Bupati Sintang Milton Crosby sebagai koordinator pemekaran oleh Gubernur Kalbar. Milton diganti oleh Mikael Abeng, mantan Ketua DPRD Sintang dari Partai Golkar. (jul)