Pontianak – Surat Edaran Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum mencabut jadwal pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Pontianak per tanggal 12 Juni 2012 mendapatkan dukungan para wakil rakyat.
Keputusan mencabut peraturan walikota (perwa) penting untuk menjawab pernyataan Pertamina yang menyebutkan jatah BBM jenis solar cukup. Buktinya sekarang antrean malah lebih panjang dan semakin tidak teratur.
“Pertamina jangan tutup mata, segera atasi persoalan itu,” ingat Arif Jhoni, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/6).
Dikatakan Arif, ketika dirinya berdiskusi dengan walikota, perwa dikeluarkan bertujuan untuk mengurangi antrean yang terjadi sepanjang hari. Sehingga Pertamina bisa kembali memasok kebutuhan BBM secara normal.
Karena akibat antrean yang terus terjadi sepanjang hari, sejumlah ruas jalan rusak. Dikarenakan sejak pagi hingga malam menjadi tempat parkir kendaraan berukuran besar.
“Kenyataannya antrean kendaraan di pintu masuk SPBU tetap saja seperti yang sudah-sudah. Malah semakin menambah panjang antrean kendaraan di sekitar SPBU. Makanya perwa itu memang seharusnya dicabut. Apalagi Pertamina tidak pernah mau memperbaiki situasi,” tegas Arif.
Bukan itu saja, perwa ternyata dipergunakan sebagian pihak tidak bertanggung jawab mencari keuntungan. Mereka menumpuk BBM jenis solar, kemudian dijual dengan harga lebih mahal.
“Kita mendukung keputusan mencabut perwa. Biarlah urusan distribusi BBM ditangani Pertamina, kita juga mau liat bagaimana mereka menanganinya. Sebab selama ini, Pertamina selalu bilang stok BBM cukup. Kalau cukup harusnya tidak ada antrean seperti sekarang,” ujar legislator PKS itu.
Sebelumnya, Ketua Organda Kalbar Ade Rumbai menyesalkan masih terjadinya antrean panjang, khususnya BBM solar di beberapa SPBU. Padahal Pertamina selalu menyatakan stok cukup.
Kendati angkutan umum antarkota dalam provinsi bisa mendapatkan BBM solar di Kota Pontianak dengan harga normal, namun harus mengantre. Ketika di luar kota, mereka terpaksa menyiasatinya membeli solar dengan harga mahal. Agar dapat kembali ke Kota Pontianak.
“Pemerintah hendaknya mengupayakan berbagai langkah nyata di lapangan. Agar permasalahan BBM dan antrean tidak terjadi, sehingga sektor transportasi akan berjalan lancar dan memiliki dampak positif terhadap berbagai sektor,” tegas Ade seraya mengatakan hingga sekarang, pemerintah kurang memedulikan sektor transportasi yang diyakini sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. (dna)