Digaji Rakyat, Aset dan PKR Mandek di Dewan

Pontianak – Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat pilih sengaja tidak hadiri rapat paripurna membahas masalah krusial pansus digerogotinya aset pemprov dan Provinsi Kapuas Raya (PKR). Yang nongol Jumat (29/6) cuma 15 wakil rakyat terhormat, hingga tak quorum.

Antara jelas dan tiada, menjelang pilgub 2012 ini para wakil rakyat di DPRD Kalbar ogah-ogahan. Agenda penting menyangkut penjelasan oleh pengusul tentang aset dan PKR melalui rapat paripurna gagal.

Padahal agenda sudah dijadwalkan Badan Musyawarah (Banmus) dan merupakan keputusan Pimpinan DPRD Kalbar Nomor 16/PIMP/2012 tentang Penetapan Perubahan dan Penjadualan Ulang Jadual Kegiatan DPRD Provinsi Kalbar Juni sampai dengan September 2012.

Siapa saja yang nongol di rumah rakyat Jalan A Yani kemarin? Dari absensi, rencana paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H Ahmadi Usman SAg itu tak satu pun anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat yang sama-sama memiliki 10 kursi itu hadir.

Apa boleh buat, aroma yang merebak bersama isu tak sedap menyongsong Pilgub Kalbar adalah dua fraksi dari partai yang berkoalisi itu dianggap sebagai upaya menghambat realisasi pembentukan PKR dan pembenahan aset Provinsi Kalbar yang dinilai banyak menabung masalah.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalbar Bambang Soerachmat ketika dikonfirmasi menjelaskan, rapat paripurna itu hanya dihadiri 14 anggota dan 1 pimpinan dewan.

Dia pun memerinci yang hadir masing-masing Fraksi Partai Golkar 4 orang, PKS 2 orang, PAN 2 orang, Fraksi Khatulistiwa Bersatu 1 orang, Fraksi Gerindra Sejahtera Baru 1 orang, PPP 2 orang, dan pimpinan 1 orang. “Rapat dibuka resmi oleh Wakil Ketua DPRD Ahmadi Usman dan langsung diskors untuk waktu yang akan ditentukan kemudian,” jelas Bambang.

Yang jelas, masih kata Bambang, sebenarnya Ketua DPRD Kalbar Minsen SH bahkan sempat datang ke kantor. “Ketua DPRD Kalbar Minsen hadir pagi, karena belum quorum, beliau menghadiri undangan pembukaan Olimpiade Science National di Kapuas Palace pukul 09.15. Sedangkan undangan paripurna 08.30 WIB,” ungkapnya.

Juru bicara pengusul pansus H Retno Pramudya SH MH menyesali gagalnya paripurna akibat tak quorum. “Kita sangat menyayangkan paripurna batal karena tak quorum. Belum lagi undangan paripurna itu baru pagi tadi disampaikan kepada anggota oleh sekretariat dewan. Ini terkesan ada yang tidak beres, ada upaya untuk menghambat pembentukan Pansus PKR dan Pansus Aset tersebut,” tegas dia.

Undangan rapat bernomor 005/115/DPRD-A tanggal 28 Juni 2012 itu ditandatangani Ketua DPRD Kalbar Minsen SH. Karena itu disesalkan Sekretaris Fraksi PPP ini justru Minsen juga ikut-ikutan tidak hadir dalam agenda penting tersebut.

“Masalah ini sudah lama. Untuk aset sudah diusulkan ke pimpinan sejak 22 Februari 2011 lalu, sedangkan PKR sudah disampaikan ke pimpinan sejak 2010 silam,” tuntas Retno.

Psywar di dewan

Sengitnya pro-kontra pembentukan Pansus PKR dan Aset di DPRD Kalbar diduga tak terlepas dari kekuatan dan arah dukungan partai politik dalam Pilgub Kalbar. Celakanya dinilai berimplikasi terhadap sikap fraksi dalam menentukan sikap politiknya. Dan itu sudah beraroma tidak sehat.

“Kalau kita lihat peta koalisi parpol pendukung para calon gubernur saat ini, tampaknya akan terjadi tarik-menarik yang kuat untuk bisa mewujudkan Pansus PKR dan Aset tersebut. Apalagi dengan pembentukan pansus itu, secara politik sedikit banyak akan mengganggu kepentingan pasangan incumbent,” kata Jumadi SSos MSi, pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, kepada Equator, Kamis (28/6).

Menurut dia, jelas sekarang ini masalah PKR sudah dijadikan komoditas politik. Sebelum koalisi, ada pihak yang menolak secara politis, tapi sekarang justru mendukung. “Saya melihat kecenderungan PDIP menolak pembentukan pansus itu. Karena PDIP menolak, maka implikasi politiknya tentu parpol koalisi yang mendukung Cornelis-Christiandy pasti juga akan mengambil sikap politik yang sama,” kata Jumadi.

Melihat kondisi seperti itu, dia menilai PKR sudah menjadi komoditas dan alat kepentingan politik dalam Pemilukada Kalbar 2012 ini. Akibatnya, masyarakat di wilayah timur Kalbar yang dikorbankan.

“Kita sebenarnya kasihan dengan masyarakat di wilayah timur yang menginginkan terbentuknya PKR sejak 2005 silam. Tapi karena hanya kepentingan politik golongan dan segelintir orang, tuntutan itu terabaikan dan bahkan yang menyedihkan dijadikan komoditas dan alat kepentingan dalam pemilukada,” kata Jumadi.

Seperti diketahui, pasangan incumbent Cornelis-Christiandy Sanjaya diusung PDIP, Partai Demokrat, PKB, PDS, PPIB, dan partai pendukung yakni Partai Buruh, Barnas, dan PNI Marhaen. Itu berdasarkan deklarasi di halaman Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak, Sabtu (9/6) lalu.

Jika koalisi itu berimplikasi pada sikap parpol di parlemen. Artinya ada 21 suara yang sudah siap untuk menolak pembentukan pansus tersebut. PDIP dan Partai Demokrat masing-masing memiliki 10 kursi dan PDS ada 1 kursi.

Namun masih tersisa 34 suara dari total 55 kursi di parlemen. Partai Golkar yang memiliki 10 kursi kemungkinan besar akan menggalang kekuatan bersama PPP dengan 5 kursi, PKS, PAN, dan Partai Hanura masing-masing 4 kursi.

Sedangkan partai lainnya di parlemen bisa saja terpecah karena ada dua fraksi gabungan di parlemen yakni Fraksi Khatulistiwa Bersatu dan Gerindra Sejahtera Baru, PDS sendiri masuk di dalam Fraksi Gerindra Sejahtera Baru. (jul)

Catatan: Paripurna bisa terlaksana jika anggota yang hadir ½ + 1 = 28 anggota dari 55 orang anggota DPRD Kalbar