Indonesia Jangan Jadi Kuli

Wajib Jual Barang Jadi Tahun 2014

Pontianak – Oesman Sapta Odang mendukung larangan ekspor hasil bahan tambang dan berharap 2014 Indonesia sebagaimana Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012. Kendati puluhan ribu buruh terancam PHK.

“Larangan itu tidak menjadikan Kalbar pesimis. Bahkan sebaliknya Kalbar bukan sekadar pengekspor bauksit dan CPO saja, tetapi barang hasil industri,” ujar Oesman Sapta, Pembina Kadin Kalbar, usai membuka Sosialisasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif yang diselenggarakan Apkindo di Mahkota Hotel, Senin (2//7).

“Bayangkan saja, jika Kalbar sudah mampu memproduksi berbagai jenis barang jadi berbahan baku bauksit yang depositnya besar, kita menjadi salah satu daerah terbesar yang memproduksinya,” ungkap Oesman.

Karena itu pengusaha sekaligus industriawan ini berharap sejak saat ini Kalbar sudah harus mempersiapkan fondasi industri hilir. “Pasti investor masuk dan ada rekan kerja yang mau menanamkan modalnya di Kalbar untuk dapat membangun industri. Paling tidak Kalbar ditargetkan 2014 sudah harus ada,” katanya optimistis.

Menurut Oesman Sapta, Kadin Indonesia sudah mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk tidak lagi menjual bahan mentah. “Kami mendorong semua asosiasi untuk tidak menjual lagi material, tidak lagi menjadi negara kuli,” cetusnya.

Pria yang akrab disapa OSO itu menegaskan, seluruh asosiasi sudah diminta untuk menjual barang jadi pada 2014. “Nah, nantinya Indonesia tidak lagi menjadi kuli. Melainkan sudah menjual produk yang sudah memiliki nilai tambah, transfer teknologi, ada industri yang dibangun, ada kebanggaan tersendiri,” kata OSO.

Sementara Asisten II Bidang Ekonomi Setda Kalbar Lensus Kandri mengatakan kondisi perekonomian di Kalbar beberapa tahun terakhir memiliki tren pertumbuhan yang positif.

Sejak tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 4,94 persen, tahun 2010 mencapai sebesar 5,35 persen, dan 2011 mencapai 5,9 persen.

“Namun pertumbuhan ekonomi Kalbar lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,5 persen pada 2011. Itu lebih disebabkan belum maksimalnya sektor-sektor ekonomi akibat berbagai kendala dan keterbatasan, terutama infrastruktur,” kata Lensus.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar itu mengatakan saat ini sektor perdagangan memberikan peranan yang penting dalam perekonomian daerah dengan menggeser peranan sektor industri.

“Seperti kita ketahui bahwa Kalbar merupakan daerah yang cukup banyak menghasilkan produk primer yang laku di pasar dunia terutama hasil tambang,” katanya.

Kalbar tidak boleh terpaku pada perdagangan luar negeri untuk komoditas primer saja yang sangat rentan dengan gejolak ekonomi global.

“Harus memiliki strategi antisipatif untuk pengembangan industri hilir yang diharapkan akan mempunyai nilai tambah produk,” pungkasnya. (dna)