Pontianak – Menghalalkan segala cara! Yang paling lekas diintai oleh seluruh komponen masyarakat dalam pilkada adalah money politic alias politik uang.
“Kami sangat-sangat menolak money politic. Karena tidak mendidik kalau bangsa ini dibangun dengan cara paradigma pragmatis. Zaman kita selesai masalah ini. Tetapi zaman setelah anak kita akan menikmati dampak yang luar biasa,” ungkap M Jimmi SH, Ketua Tim Kampanye Cornelis-Christiandy kepada Rakyat Kalbar, Senin (9/7).
Harap maklum, incumbent biasanya paling rajin jadi sasaran kecurigaan politik uang. Lantas Jimmi mengilustrasikan money politic itu seperti apa. Kalau yang dimaksud memberikan uang dan memaksa memilih itu boleh dikategorikan money politic.
“Tetapi politik tidak akan bisa dari konteks yang namanya biaya. Itu namanya cost politic. Misalnya, pasang dulu balihoku ini. Ini uang beli kayu. Apakah itu dikategorikan politik uang. Tidak, itu namanya biaya politik,” jelasnya.
Jimmy cenderung melihat politik uang dari dua cara pandang. Yang dimaksud dengan money politic adalah nyogok. “Nah, di PDIP jangankan menyogok, kalau bisa kami yang disogok. Karena kami tidak punya modal. Tidak akan pernah ada di PDIP nyuruh orang memilih Cornelis dengan memberikan uang. Karena uang yang mau diberikan juga tidak ada,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi praktik money politic dari lawan politiknya, timnya sudah menyerahkan langsung kepada yang berwenang. Pemerintah sudah menyiapkan sarana untuk itu, yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Di lembaga inilah tugas pokoknya, ketika ada temuan dalam pelaksanaan pilkada.
“Jika ada data valid bisa membatalkan kandidat. Misalnya kandidat A, B, C, D, dan F bertanding. Salah satu kandidat menang, tetapi kemenangannya dengan memberikan uang dan bisa dibuktikan secara fakta. Saya pikir ini tetap kena dan bisa digugat,” papar Jimmi.
Menjawab Rakyat Kalbar, sampai saat ini tim kampanye Cornelis-Christiandy masih belum berpikir politik uang. Sudah ada biro-biro yang memantau kegiatan apa saja lapangan. Mulai dari kampanye sampai perhitungan suara.
“Saksi jangan dikatakan money politic. Semua kandidat perlu uang untuk membayar orang yang tidak kerja selama menjadi saksi. Jadi seperti itu tidak bisa dikategorikan dalam money politic.” ujar politisi PDIP ini.
Jimmi pun menegaskan kembali bahwa PDIP sangat-sangat menolak praktik money politic. Karena pemimpin yang lahir dari cara seperti itu tidak akan bisa bagus.
“Jika generasi kita terbiasa dengan tukar-menukar (barter), ini sangat tidak baik dalam nation building. Bangsa ini harus tetap ada, kalau tidak ada bangsa kita akan menjadi Uni Soviet. Jadi ini harus menjadi pembelajaran bagi Indonesia yang notabene negara kesatuan. Bangsa ini 80 persen berpikirnya sudah pragmatis,” urai Jimmi.
Dibayar APBD
Praktik kotor pemilukada salah satunya jual-beli suara (vote buying), yakni dengan cara memberi uang atau barang untuk memengaruhi pemilih.
“Tentang politik uang, praktik seperti itu sama saja dengan membodohi diri sebagai calon. Karena tidak yakin menang dan membodohi masyarakat,” tegas H Adang Gunawan SE, Ketua Tim Koalisi Pemenangan Morkes-Burhan menjawab Rakyat Kalbar, Senin (9/7).
Dalam setiap pemilukada, kata dia, uang memang diperlukan. Tetapi bukanlah satu-satunya menjadi tolok ukur kemenangan. Yang sangat penting justru visi dan misi membangun Kalbar. Selebihnya, tim solid dan bekerja keras, dana yang cukup, efisien, dan efektif, serta tidak lupa berdoa.
Penolakan politik uang juga disampaikan Tim Pemenangan Armyn-Fathan (Arafah). “Kita menolak praktik politik uang. Karena hal itu akan menyengsarakan rakyat nantinya. Karena money politic yang telah keluar itu diganti dengan uang APBD dengan cara korupsi,” tegas H Retno Pramudya SH MH, Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Arafah.
Bercermin pada banyak contoh dan bukti, politik uang di pemilukada mengakibatkan praktik-praktik korupsi oleh kepala daerah terpilih dengan menghalalkan cara kotor tersebut. “Uang rakyat dirampok dan dikuras oleh sang kepala daerah jauh lebih besar dari dana money politic yang dibagikan kepada rakyat,” tegasnya.
Tim Pemenangan Arafah tidak menampik pentingnya finansial dalam pesta demokrasi rakyat itu. Uang dipergunakan untuk menggerakkan mesin partai dan kegiatan sosialisasi.
“Uang dalam pemilukada sebatas untuk membiayai pembuatan atribut, baliho, sosialisasi, dan transportasi. Jadi uang juga berperan memperlancar dan membiayai kegiatan para calon. Jadi rakyat harus lebih pintar. Kini saatnya rakyat yang menguras harta mereka, tapi ketika pencoblosan jangan pilih dia,” ajak Retno.
Bagaimana dengan tim sukses pasangan Tambul Husin-Barnabas Simin soal politik uang? Sampai batas akhir turun berita tadi malam, ditelepon berkali kali Abul Ainin, Ketua Tim Sosialisasi Berkibar, tak kunjung menjawab pertanyaan Rakyat Kalbar. (kie/jul)