Pontianak – Dukungan para bupati/walikota terhadap kandidat di Pilgub Kalbar 2012 walaupun secara resmi diharamkan peraturan perundangan, namun secara diam-diam merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan. Pasalnya, para kepala daerah ini memiliki mesin politik birokrasi yang kuat untuk memengaruhi pemilih.
Menurut Jumadi SSos MSi, pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, jika kepala daerah bekerja secara maksimal dampaknya akan sangat signifikan terhadap perolehan suara calon yang mereka dukung.
Dukungan itu, kata dia, bisa dalam bentuk finansial sampai dengan memengaruhi dan memobilisasi massa untuk pemenangan pasangan tertentu. “Dan ini akan dilakukan oleh beberapa bupati dan wakilnya serta walikota di beberapa daerah di Kalbar. Tidak hanya itu, para kepala daerah itu juga akan mengerahkan para birokratnya untuk melakukan hal yang sama, ini bukan rahasia umum lagi,” kata Jumadi dihubungi Rakyat Kalbar, Minggu (15/7).
Kalau dipetakan, ia melanjutkan, dukungan para bupati/wakil bupati tersebut bisa dilihat dari struktural kepemimpinan partai politik yang mendukung, kedekatan kepentingan secara sosiologis, dan ada hubungan kepentingan politik yang sama, serta dukungan politik balas budi. Jadi sangat mudah untuk memetakan ke mana arah dukungan para bupati/wakil bupati atau walikota tersebut.
Misalkan Partai Golkar dan PAN yang mengusung pasangan Morkes-Burhan. Partai berlambang pohon beringin itu berhasil memenangkan pemilukada di Kabupaten Mempawah, Melawi, dan Kapuas Hulu (wakil bupati). Sedangkan PAN di Sambas, Kubu Raya, Sanggau, dan Ketapang (wakil bupati). Bahkan, dari 14 kabupaten/kota, ada tujuh ketua DPRD yang berasal dari Partai Golkar.
Kemudian, dari PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, berhasil menang di Pemilukada Ketapang (bupati), dan Landak, sedangkan Partai Demokrat di Kabupaten Bengkayang, di mana ketua DPD partai berlambang mercy itu kini menjabat sebagai bupati.
Khusus birokrasi, seharusnya memandang politisi dan partai politik secara objektif. Karena bagaimanapun, sepatutnya PNS berkomitmen penuh untuk mengabdi kepada masyarakat tanpa diganggu oleh mekanisme politik.
Birokrasi yang netral akan menjadikan pemerintahan lebih stabil dan mampu meningkatkan daya saing suatu wilayah. Dikhawatirkan, birokrasi menjadi peluang untuk kepentingan politik, khususnya incumbent.
Menurut dosen di Magister Fisipol Untan, gelombang demokratisasi di tingkat lokal semakin menguat dengan dilaksanakannya pemilukada. Tetapi diakui atau tidak, proses itu bukannya tanpa masalah.
Politisasi birokrasi dalam pesta demokrasi rakyat itu kerap jadi problem di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalbar. “Maka yang diperlukan adalah penguatan sistem birokrasi yang kuat, tahan terhadap pengaruh dan intervensi politik yang negatif,” kata Jumadi.
Dia juga menyoroti Milton Crosby yang dikabarkan bergabung ke pasangan Morkes-Burhan. “Ya, kalau kita lihat kecenderungannya secara politis Milton lebih mendukung pasangan Morkes-Burhan. Pertanyaannya, apakah secara sosiologis Pak Milton mampu memobilisasi mayoritas suara di pedalaman wilayah Sintang untuk mendukung pasangan ini,” tutup Jumadi. (jul)