Sungai Raya – Akhirnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kubu Raya Husein Syawik tak tahan lagi setelah upaya mendongkel jabatannya sudah dirasakannya kelewatan.
Ratusan warga yang menamakan diri Gerakan Solidaritas Rakyat Kubu Raya (GSRKR) menggelar aksi demo di Kantor Bupati KKR Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (19/7). Tak tanggung-tanggung, pengunjuk rasa menuntut agar Sekda Husein Syawik mundur dari jabatannya. Dan jangan lupa mengembalikan fasilitas dinas yang digunakan selama ini.
Merasa sudah kelewatan dan menduga sebagai demo tandingan di kantor gubernur yang mendukungnya, Selasa (17/6), Husein Syawik naik pitam dan keluar dari kantornya. Dia turun ke halaman menghadapi para demonstran yang sekitar satu jam menghujatnya bertubi-tubi. Tentu saja terjadi ketegangan di antara mereka yang saling berhadapan namun dikawal ketat aparat polisi.
Kepada para demonstran, Husein Syawik mengatakan dirinya bukanlah orang baik atau tidak baik. “Saya mengucapkan terima kasih pada hari ini karena saya disanjung, nama saya digemakan pada hari ini, namun saya serahkan kepada Allah,” katanya membalikkan hujatan pengunjuk rasa yang berteriak-teriak.
“Saya orang beriman. Saya memahami hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya karena dijunjung tinggi oleh undang-undang. Terlebih saya memang sudah biasa dicaci maki, dihina, dan sebagainya sudah hal yang biasa. Itu risiko seorang pejabat,” tegas Husein di hadapan ratusan massa.
Husein menyatakan massa yang datang tidak mengetahui isi dari tuntutan yang diucapkan untuk menurunkan Sekda KKR. Dia menegaskan tidak pernah meminta untuk mendapatkan jabatan tersebut karena telah mengikuti prosedur yang ada.
“Ibu-Bapak yang datang ke sini bisa jadi tidak mengetahui apa isi, bisa jadi tahu, bisa jadi benar, bisa jadi juga belum tahu dan salah. Bisa jadi sebuah fitnah. Saya jadi sekda tidak pernah meminta kepada siapa pun, tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Saya diusulkan oleh bupati dan mengikuti prosedur yang seharusnya karena saya pejabat karier yang bekerja,” tegas Husein Syawik.
Para demonstran yang sudah terobsesi dengan keinginan mereka untuk mundur, tidak mau lagi mendengarkan penjelasan sekda. Emosi pun mulai terpancing dan sempat mengejar Husein Syawik yang dikawal ketat ratusan aparat keamanan dari Brimob Polda Kalbar dan Satpol PP KKR.
Bagaimana telinga tak panas berdesing, teriakan serta poster dan selebaran berhamburan penuh hujatan caci maki terhadap Husein. Antara lain dalam orasi Koordinator Aksi Izharuddin, mengeluarkan kata-kata pedas.
Belum lagi selebaran dan pamflet bertuliskan “Sekda Kubu Raya Tak Tau Malu dan Hanya Bermodal Dengkul, Sekda Kubu Raya Tak Tau Diri karena Hanya Makan Gaji Buta”.
Diserukan Izharuddin, Ketua Forum Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif Kubu Raya, “Bupati Kubu Raya dan Sekda Kubu Raya boleh saja menjabat 5 sampai 10 tahun. Namun rakyat Kubu Raya-lah yang merasakan perjalanan pembangunan Kabupaten ini.”
Izharuddin minta sekda angkat kaki dari KKR, karena dia menilai Husein Syawik tidak pantas untuk menduduki jabatan Sekda Kubu Raya.
Di tempat sama, Suharso yang juga koordinator aksi ini mengatakan sekda merupakan pejabat birokrasi tertinggi di pemerintahan daerah. “Sebaliknya sekda ini tidak melakukan tindakan profesional dan disiplin,” ucapnya.
Menurut Suharso, sekda kerap melakukan perjalanan dinas tapi tidak memberikan kejelasan mengenai pertanggungjawabannya.
“Perjalanan dinasnya tanpa persetujuan bupati dan hanya tanda tangan melalui wakil bupati. Terkait hal-hal tersebut birokrasi menjadi terhambat, sehingga APBD Kubu Raya terhambat,” tukasnya.
Karena itu dia meminta agar sekda segera turun dari jabatannya. “Maka kami minta dengan kerendahan dan keikhlasan dari sekda untuk mundur secara baik-baik,” ujarnya.
Namun, Suharso mengakui Bupati Kubu Raya tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengganti sekda. Sehingga mereka menyampaikan aspirasi tersebut ke Gubernur Kalimantan Barat.
“Kami akan ke gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat yang mempunyai hak untuk itu,” tegasnya.
Wakil Bupati KKR Andreas Muhrotien mengungkapkan, aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Kubu Raya tersebut merupakan gejala demokrasi dan biarkan berjalan seperti adanya.
“Nanti kan ada mekanisme masing-masing, seperti saya disuruh mundur. Mau tidak masyarakat pemilih saya agar saya mundur,” ujar Andreas.
Wabup KKR menjelaskan ada mekanisme tersendiri untuk memundurkan pejabat karier. “Ketika ditanya mendukung atau tidak, saya tidak bisa berkomentar. Karena sudah ada mekanismenya sendiri, tidak ada dukung-mendukung, birokrasi ada aturan sendiri, kepala daerah dan wakil ada ketentuan sendiri,” tegas Andreas.
Dia mengatakan tidak mendukung pihak mana pun dan bersikap netral.
“Ini demokrasi dan biarkan berjalan apa adanya, saya hanya berharap Kubu Raya semakin maju. Jika saya diberikan kewenangan, saya akan tegas menjalankannya,” katanya.
Selain menuntut mundur sekda, para demonstran juga membawa selembar kain panjang yang diperuntukkan untuk masing-masing SKPD Kubu Raya. Bagi yang menyetujui turunnya Sekda Kubu Raya, wajib menandatangani kain tersebut.
Setelah melakukan aksinya, ratusan demonstran ini melanjutkan aksinya ke kantor gubernur dan meminta agar Gubernur Kalbar mencopot Husein Syawik dari jabatannya.
Terpisah, Nofal Rusman Ali, anggota DPRD Kalbar dari dapil Kabupaten Pontianak-Kubu Raya secara bijak menilai penurunan sekda itu hak kepala daerah. Tentu saja wajib menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku.
“Namun bupati juga harus menjelaskan secara gentleman atau langsung kepada seluruh masyarakat KKR, agar tidak menjadi tanda tanya besar nantinya,” ujar Nofal. (oen)