Sungai Raya – Silang sengkarut kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kubu Raya perlu disikapi dengan bijak oleh seluruh komponen Pemkab KKR maupun Pemprov Kalbar. Tuntutan masyarakat yang meminta Sekda KKR Husein Syawiek mundur, sebuah preseden buruk pemerintahan.
“Bupati Kubu Raya selaku kepala daerah harus mencari benang merah baik tuntutan mundur maupun Sekda Husein Syawiek, maupun keberlangsungan roda pemerintahan,” ungkap Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo kepada Rakyat Kalbar ketika dimintai tanggapannya terkait aksi demo yang menuntut Husein Syawiek mundur.
Sujiwo hanya punya satu solusi, dia minta para pemimpin dan pejabat daerah haruslah duduk bersama-sama satu meja membahasnya. Menurut legislator PDI Perjuangan ini, masyarakat sangat tidak tepat menuntut agar sekda mundur dari jabatannya. Itu jabatan karier, bukan jabatan politik, jadi jangan dipolitisasi.
“Karena pengguna sekda adalah bupati. Jadi sangatlah tidak tepat jika masyarakat menyuruh Pak Husein Syawiek mundur,” katanya.
Karena itu bupati selaku kepala daerah Kubu Raya diharapkan segera memanggil sekda agar bisa dicari jalan keluarnya, serta mencari benang merah agar jangan ada lagi masalah seperti ini.
Preseden buruk tuntutan mundur oleh masyarakat yang bukan kapasitasnya, menyebabkan masyarakat terkotak-kotak. Apalagi sampai terpecah belah, dipastikan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan menghambat pembangunan di kabupaten termuda di Kalimantan Barat itu.
Seperti diberitakan, ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Rakyat Kubu Raya (GSRKR) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Kubu Raya dan Kantor Gubernur Kalbar. Mereka menuntut agar Sekda Husein Syawiek mundur dari jabatannya. Masyarakat menilai kinerja sekda kurang berperan dalam proses pembangunan di KKR.
Sementara itu Husein Syawiek yang dihubungi wartawan Rakyat Kalbar menahan diri dan menyatakan cooling down untuk kasus yang membingungkan itu. Sedangkan Bupati Muda Mahendrawan juga janji akan memberikan komentar, besok. (oen)