Sekadau – Penolakan Fraksi Demokrat atas Pansus Aset dan Pansus PKR menguat lantaran Ketua DPD PD Kalbar Suryatman Gidot SPd mendukungnya. Dia menganggap pansus tidak diperlukan.
“Di DPRD itu ada mekanismenya. Tidak semuanya langsung ke pansus (pembentukan pansus, red),” ujar Gidot menjawab Rakyat Kalbar usai melantik Pengurus Cabang PD Kabupaten Sekadau di Gedung Ketaketik, Sekadau Hilir, kemarin.
Mekanismenya yang dimaksud Gidot sudah baku. Artinya, mekanisme itu harus diutamakan DPRD sebelum melangkah ke mekanisme selanjutnya. “Maksimalkan dulu alat kelengkapan dewan,” ucapnya.
Lanjut Gidot, dewan ada alat kelengkapan seperti fraksi, komisi, dan lainnya. “Misalnya kalau ada permasalahan, mereka (alat kelengkapan dewan, red) bisa memanggil pihak-pihak yang berkaitan, seperti BPK,” kata politisi yang juga Bupati Bengkayang itu.
Tak hanya soal memfungsikan alat kelengkapan dewan, Gidot juga menyinggung soal pembentukan pansus yang punya konsekuensi lain seperti anggaran untuk mendukung kerjanya. “Pansus itu kan perlu anggaran. Anggarannya bersumber dari APBD,” katanya.
Senada dengan Gidot, Wakil Ketua Fraksi PD NCH Saiyan SH MH juga menilai masalah PKR dan Aset tidak semestinya harus ke pansus. Disinggung apakah penolakan Fraksi Demokrat itu adalah titah dari Gidot, Saiyan menjawab sekenanya. “Ah, tidak ada,” katanya berlalu. (bdu)