Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak bertekad menyiapkan tenaga ahli yang mahir membuat maupun menganalisis dampak regulasi daerah, seperti peraturan daerah (perda), pergub, dan perbub.
“Tahap awal, kita menargetkan empat orang dosen UPB ikut dalam tim yang akan didik sebagai tenaga akademis yang memahami persoalan regulasi ini,” tegas Purwanto SH MHum, Pembantu Rektor (Purek) III UPB usai Lokakarya Pengembangan Aplikasi Instrumen ‘Analisis Dampak Peraturan’ Pada Pengembangan Ekonomi Wilayah di kampus Fakultas Hukum UPB, Rabu (8/6).
Rencana itu mereka wujudkan melalui kerja sama dengan pemerintah Jerman melalui The Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), artinya Pemerintah Jerman melalui Masyarakat Jerman untuk Kerjasama Internasional.
Purwanto menilai, akademisi yang memahami persoalan regulasi sangat dibutuhkan di Kalbar. “Mereka bisa digunakan untuk menganalisis dampak regulasi yang ada, maupun memberikan masukan dalam pembuatan regulasi yang baru,” ucapnya.
Menurutnya, selama ini banyak regulasi milik tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun tingkat pusat yang belum optimal dalam memberikan manfaat untuk daerah. Salah satu penyebabnya, bisa saja regulasi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.
“Arah dari regulasi daerah itu kan tentu saja ke peningkatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan daerah, seperti RPJMD. Mungkin saja ada regulasi yang tidak sesuai dengan RPJMD yang sudah ditetapkan,” cetusnya.
Koordinator Regional GIZ Kalbar, Dr Abdullah Munzir menegaskan, GIZ yang akan memberikan pelatihan kepada fasilitator lokal tentang regulasi itu. Mereka sengaja memilih target kalangan akademisi.
“Kita memilih kalangan akademisi karena mereka tetap. Sementara dari bagian hukum Pemda, bisa saja mereka sewaktu-waktu pindah tugas ke bagian lain,” kata Munzir.
Untuk Kalbar, kata dia, GIZ sudah memberikan pelatihan ke sejumlah pihak di Singkawang, Bengkayang, dan Sambas (Singbebas). “Kita juga terbuka melakukan kerja sama dengan kabupaten lainnya,” tuturnya.
Project Coordinator GIZ, Peter Bissegger mengungkapkan, di Indonesia sudah ada tiga daerah yang dimasuki GIZ. “Selain Kalbar, kita juga melakukan di Jawa Tengah dan NTB (Nusa Tenggara Barat),” tuturnya. (bdu)