Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi berimbas ke seluruh bidang kehidupan tak terkecuali politik. “Berkolaborasi” dengan jejaring sosial, tak pelak politik beraroma elektronik. Maka jadilah dia sebagai e-politic.
E-politic memang masih asing tetapi jangan kaget setakat ini khususnya di Kalbar, DKI Jakarta, dan daerah yang lagi demam pilkada, sudah sangat akrab dengan politik elektronik. Ini tentu bukan semacam program e-KTP. Tetapi penggunaan teknologi online (internet) untuk mengomunikasikan keberadaan (eksistensi) diri atau lainnya kepada masyarakat (khalayak) sudah mengharu-biru.
Sadar ataupun tidak, masyarakat telah menerapkan dan menikmati e-politic ini. Lihat saja nuansa menjelang Pemilihan Walikota (Pilwako) Singkawang dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar 2012. Yang biasa melanglang ke ruang-ruang dunia maya yang terbentuk dalam jaringan antarkomputer (cyberspace) atau situs jejaring sosial (social network). Di dalamnya begitu mudah menemukan websites atau akun pasangan kandidat yang akan bertarung, pendukungnya, simpatisannya, atau grup pencari dukungan hingga yang sontoloyo membenturkan isu SARA.
Mereka begitu optimis terhadap e-politic dan menganggapnya dapat menggantikan dunia nyata yang biayanya lebih mahal. Sementara jejaring sosial dan e-politic murah meriah hanya menjangkau ratusan orang saja. Dan yang itu-itu lagi saja pengunjungnya yang biasanya kecanduan dunia maya. E-politic yang belum ada rambu-rambunya bisa saja saling menghujat dan caci maki. Tetapi mereka tidak menyadari, kalau di dunia yang satu ini juga ditemukan paradoks dan kontradisi. Sama halnya dengan di dunia nyata; ada yang asli dan palsu, cinta dan benci, mengusung, dan menjatuhkan serta lainnya.
Alih-alih citra diri akan terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat melalui e-politic, malah hal itu akan merusak citra pasangan calon, karena mendapat serangan bertubi-tubi dan balasan dari berbagai orang, hanya dalam satu ruang tanpa konfirmasi yang bersangkutan dan dikonsumsi banyak orang.
Perang seperti ini dapat dilihat di beberapa ruang maya. Sebut saja seperti di beberapa grup Facebook. Di dalamnya diskusi bebas lepas, tidak aman dari cacian dan makian, kebohongan, dan fitnah serta lainnya.
Alhasil, kandidat malah menjadi objek ejekan dan gurauan dari pengusung atau lawan yang akan menjatuhkannya. Mau dituntut ke kepolisian pun sulit dan merepotkan, mengingat belum tentu akun yang digunakan itu asli. Akhirnya yang ada hanya apatis (acuh tak acuh). Kalaupun mereka peduli, itu karena emosinya tersulut api kebencian yang berkobar dalam e-politic itu.
Lalu, apakah perang e-politic sanggup memengaruhi atau mempropaganda masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon?
Patut dipertimbangkan kembali (think again), karena informasi yang datang berbeda-beda dan tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti di ruang-ruang maya itu, hanya akan membuat masyarakat semakin bingung. Bahkan blunder buat para kandidat.