Diakui atau tidak, politik identitas terasa mengental jelang Pilgub Kalbar 12012. Seiring nuansa itu, sentimen suku, agama maupun golongan pun kian menguat. Masyarakat Kalbar yang heterogen mulai dikotak-kotakkan dalam bingkai-bingkai kecil berdasarkan SARA oleh kalangan tertentu.
Istilah “orang kite” untuk menunjukkan identitas seseorang mulai akrab di telinga. Dalam konteks pilgub, batasan tersebut lebih kepada kesamaan identitas antara kontestan dan pendukung. Di sisi sebaliknya, istilah “orang die” menunjukkan identitas lawan. Semakin dekat dengan pilgub, dikotomi kedua istilah ini semakin mengemuka.
Ada berbagai faktor seseorang disebut “orang kite” atau “orang die”, untuk meminjam istilah in group dan out group berdasarkan latar belakang SARA. Seseorang dari suku atau agama tertentu berpotensi besar mendukung calon dari suku dan agama yang sama. Apakah nuansa “orang kite” dan berlaku umum? Rasanya tidak sepenuhnya demikian bila konstituen mengedepankan rasionalitas.
Dalam beberapa bahasan kasus bisa juga terjadi bias. Si Fulan dari suku A, tapi beragama B, bisa jadi dia mendukung calon yang beragama A, tanpa memandang suku. Demikian sebaliknya, tergantung seberapa kuat ikatan emosionalnya dengan calon.
Hingga saat ini isu SARA memang masih laku dijual. Tak jarang untuk memprediksi daerah kantong-kantong suara para calon, tolok ukur SARA sering dikedepankan. Baru kemudian dipasang target perolehan suara. Meski prediksi tersebut tak sepenuhnya tepat seperti isapan jempol survei di kasus Pilgub DKI Jakarta, namun sejauh ini masih cukup efektif pada pemilih tradisional dan fanatik.
Sejatinya, setiap orang memiliki identitas yang melekat pada dirinya karena bawaan sejak lahir atau yang datang kemudian. Dengan identitas tersebut seseorang dapat saling kenal serta berinteraksi dengan sesama. Perbedaan identitas bukanlah dosa, tapi rahmat. Baik atau buruknya seseorang bukan ditentukan oleh identitasnya, tapi hati dan perbuatannya. Karena itu, sangat disayangkan ketika perbedaan identitas justru dijadikan komoditas politik. Masyarakat Kalbar dikotak-kotakkan melalui istilah “orang kite” dan “orang die”.
Tentu saja kondisi ini sangat rentan kisruh. Benih-benih perbedaan yang seharusnya menjadi instrumen untuk membangun Kalbar, dikhawatirkan justru jadi perselisihan. Tentu kita semua berharap tak terjadi perpecahan apalagi chaos.
Tapi itulah dampak politik yang mengedepankan in group dan out group. Terkadang cara apa pun ditempuh. Meski dalam pilkada ada jargon “siap menang, siap kalah” tapi saya sendiri tak yakin ada calon yang “ikhlas” kalah. Bagaimana mungkin bisa ikhlas, uang miliaran rupiah lenyap begitu saja yang diharapkannya akan dibayar oleh berbagai komisi proyek dan berbagai segmen bisnis. Karena itu kemenangan menjadi “harga mati” dalam politik. Sampai-sampai seorang ketua partai pernah mengatakan “Dalam politik itu apa saja boleh. Yang tidak boleh itu kalah”.
Untuk mengubah ini tentu bukan perkara gampang. Perlu upaya sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Terpenting adalah kesadaran dan penyadaran kepada masyarakat. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak politik yang sama. Berhak memilih maupun dipilih, apa pun latar belakang, suku, agama, maupun golongannya.
Pada masyarakat yang majemuk, seperti Kalbar, memilih pemimpin harus pula didasari prinsip-prinsip umum kepemimpinan, seperti kredibilitas, kejujuran, maupun profesionalitas. Pemimpin yang dipilih hanya berdasarkan kesamaan identitas, tak akan banyak membantu dalam membangun Kalbar. Dan akan begini-begini saja bila diteruskan. Lagi pula tak ada jaminan pemimpin dipilih lantaran kesamaan identitas tak akan berbuat curang.
Calon pemimpin yang memanfaatkan SARA, terlebih mendomplengi dalil-dalil kitab suci, pada dasarnya adalah calon pemimpin yang minder dan menutupi kelemahannya. Ketidakmampuannya ditutupi dengan mengangkat isu-isu SARA saling membenturkan kebhinekaan. Lebih berbahaya lagi jika tokoh agama justru ikut-ikutan.